Andai Jadi Presiden
Sebuah Khayalan untuk Indonesia
Memang paling enak jadi komentator — cuma bacot saja, tapi tidak menanggung apa pun atas ucapannya. Tapi kalau langsung disuruh mengelola, saya jamin 99% komentator itu belum tentu lebih baik dari yang dikomentarinya.
Daripada berdebat mana yang lebih baik, jadi komentator atau jadi yang menjalankan, saya memilih untuk berkhayal dahulu. Khayalan ini gratis, bukan kritik dan bukan makar. Disuruh mengelola pun belum tentu saya bisa. Tapi rasanya seru juga kalau kita berkhayal untuk kebaikan negeri tercinta ini.
Bagian I — Jawa Barat: Titik Awal Sebuah Super Provinsi
Bandara Kertajati dibuat bukan tanpa perhitungan. Luas total Jawa Barat yang sekitar 35.000 km² menjadikannya provinsi terpadat di Indonesia. Dengan total penduduk sekitar 50 juta jiwa, Jawa Barat tidak bisa dibiarkan berkembang secara autopilot tanpa sentuhan fokus dari pemerintah pusat.
Bandara Kertajati adalah contohnya. Lokasinya sudah diperhitungkan sedemikian rupa untuk menjangkau kota-kota besar di Jawa Barat. Jaraknya juga tergolong strategis — dekat dengan Cirebon, Bandung, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan sekitarnya.
Dominasi Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini menopang tiga provinsi memang masih cukup mumpuni, ditambah lagi dengan pengembangan yang dilakukan bandara tersebut dalam 10–15 tahun terakhir: penambahan runway 3, penambahan jalur taxiway barat dan timur, serta renovasi Terminal 1 dan 2 untuk memaksimalkan kapasitas bandara agar mampu menopang hampir 100 juta penduduk — Banten 12 juta jiwa, Jabodetabek 30 juta jiwa, dan Jawa Barat 50 juta jiwa.
Dengan demikian, Bandara Kertajati setidaknya bisa menopang sekitar 20% dari beban Soekarno-Hatta.
Bagi saya, ini bukan sekadar titik awal perkembangan Jawa Barat menjadi super provinsi. Ini adalah mimpi besar Indonesia untuk memiliki kawasan terintegrasi yang sangat fokus pada pariwisata yang berkelanjutan dan maju.
Kereta Regional yang Melingkar
Dengan pemetaan baru di era saya menjadi Presiden, saya akan membangun kereta reguler yang looping di kawasan Jawa Barat ini. Rutenya: Garut, Bandung, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, dan kembali ke Bandung.
Kawasan ini akan ditopang oleh jalan tol, jalur kereta reguler dengan jalur ganda (double track), serta infrastruktur lain seperti pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi fiber dan menara, dan distribusi air bersih yang cukup.
Bandara Kertajati menjadi titik pusat, jantung tempat Jawa Barat bekerja. Penerbangan internasional akan saya buka seluas-luasnya dari berbagai benua — Emirates, Qatar Airways, Etihad, Qantas, ANA, JAL, Singapore Airlines, AirAsia — semuanya akan saya bebaskan dari bea parkir bandara dan diberi keringanan perizinan terbang.
Spesialisasi Tiap Kawasan
Dari semua daerah ini, akan ada spesialisasi masing-masing yang menopang pendapatan daerahnya:
- Lembang – Subang: kawasan theme park besar sekelas Disney atau Universal Studios — bahkan lebih besar, lebih canggih, lebih ber-AI, dan lebih modern daripada Disney Shanghai. Ditopang oleh udara sejuk Lembang, kawasan ini bukan hanya nyaman dan sejuk, tapi juga dimodernisasi dengan infrastruktur yang efisien.
- Pamanukan – Indramayu: separuh kawasan menjadi wisata pantai di sisi utara dengan olahraga air (water sports) dan hotel resor bintang lima; separuh lainnya menjadi kawasan pelabuhan sekelas Port Klang atau pelabuhan Singapura, dengan teknologi loading-unloading terbaik di dunia. Pelabuhan ini menjadi basis distribusi industri di seluruh Jawa Barat, sehingga wilayah ini tidak lagi bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok yang letaknya jauh dari rantai pasok industri Jawa Barat.
- Cirebon, Kuningan, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut: pusat kebudayaan, ditopang pariwisata budaya, religi, dan kuliner. UMKM di daerah ini akan maju dengan sendirinya karena terdorong oleh pergerakan pariwisata di kawasan utara yang telah dibangun.
Nilai investasi untuk Jawa Barat ini akan saya gelontorkan sebesar Rp9.000 triliun, dengan asumsi break-even point(BEP) dalam 9 tahun. Selain BEP, masalah-masalah Jawa Barat yang selama ini menjadi momok — pengangguran, pelacuran, dan masalah kemasyarakatan lainnya — akan selesai dalam waktu kurang dari 4 tahun masa jabatan saya.
Bagian II — Hari Pertama: Reformasi Pajak
Sebagai Presiden, sepulang dari pelantikan, saya akan membuat kebijakan menghilangkan PPN. Pajak ini mengganggu ekonomi negara, memicu inflasi, mengurangi daya beli, dan merepotkan perusahaan yang harus menghitung PPN masukan dan PPN keluaran. Maka saya akan menghapus semua PPN di seluruh pelosok negeri — 11% hilang.
Selain PPN, semua aturan pajak yang rumit akan saya ganti dengan satu aturan tunggal:
Warga negara yang penghasilannya lebih dari Rp100 juta sebulan wajib membayar pajak sebesar 10% dari penghasilannya — dari penghasilan kotor, bukan dari sisa bersih setelah dipotong gaya hidup.
Untuk apa 10% ini akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Namun sejak hari pertama saya menjabat, Indonesia hanya mengenal satu jenis pajak: Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 10%. Bahkan saya juga membebaskan pajak perusahaan dan pajak dividen.
Menaikkan Gaji Aparatur Negara
Masih di hari pertama, saya juga akan menaikkan gaji PNS dan jajarannya. Untuk posisi-posisi tertentu, gajinya harus sangat besar — cukup untuk membeli rumah di Kebayoran Baru, membeli mobil, membayar asisten rumah tangga, dan menyekolahkan anak di sekolah internasional.
Sebagai contoh, tanpa gaji sebesar itu, gaya hidup sebagian pejabat sudah berada di level tersebut: mampu membeli rumah seharga Rp50 miliar ke atas, memakai pengawalan (patwal), istri yang sudah melakukan operasi plastik ringan, anak bersekolah di sekolah internasional, pesta setiap malam. Daripada demikian, kenapa negara tidak memfasilitasi langsung, agar mereka hidup tenang dengan penghasilan yang halal dan bisa memiliki segala yang mereka inginkan?
Bandingkan dengan seorang direktur bank swasta yang gajinya bisa Rp600–700 juta sebulan, atau Rp8–10 miliar setahun — kecil sekali untuk ukuran pendapatan bank besar. Karena itu mereka masih diberi tantiem, bonus dari dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dalam setahun, gaji eksekutif swasta semacam ini bisa berada di kisaran Rp50–70 miliar — cukup untuk membangun rumah di Kebayoran Baru, dan tahun berikutnya membuka kafe estetik yang dikelola oleh anak-anaknya. Semua halal.
Penerapan ini saya lakukan bertahap, dimulai dari aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, dan TNI. Gaji seorang Letnan Jenderal akan saya buat sangat mapan, sehingga tidak perlu lagi memeras pengusaha untuk membahagiakan anak buahnya, dan tidak perlu lagi melindungi tambang ilegal demi bisa berlibur ke Bali. Semua serba berkah: gaji besar, fasilitas lengkap, masa pensiun yang tenang.
Namun semua ini tidak gratis. Apabila masih ditemukan penegak hukum yang bermain hukum, mereka tidak hanya akan dihukum mati, tetapi juga dimiskinkan sampai ke akar-akarnya.
Bagian III — Proyek Strategis Nasional: 27 Kota Baru
Dalam keadaan normal, alam Indonesia sudah sangat cantik. Bali yang digadang-gadang sebagai salah satu pulau terbaik di dunia belum seberapa dibanding keindahan alam di banyak sudut Indonesia lainnya. Banyak pulau indah yang minim infrastruktur dan minim akses, baik pesawat maupun kapal laut, sehingga belum tersentuh kegiatan ekonomi.
Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam, baik energi maupun komoditas non-energi. Namun dalam pemerintahan saya, sektor pariwisata adalah jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah negara ini. Maka dari itu, model pembangunan seperti IKN yang sudah berhasil dibangun akan saya replikasi di 27 titik di seluruh penjuru negeri.
Setiap titik akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata alam, dengan:
- Sumber pembangkit listrik dari panel surya dan tenaga kinetik laut
- Bandara dengan landasan pacu sepanjang 4 km
- Pelabuhan logistik berkelas internasional
- Kawasan pariwisata: water sports, kasino, theme park, pusat perbelanjaan, dan kuliner
- Transportasi publik yang mumpuni
- Sekolah untuk seluruh SDM pendukung
- Rumah sakit
- Rantai pasok pertanian yang terintegrasi
Setiap kota baru akan saya modali Rp1.000 triliun, sehingga total kebutuhan dana mencapai Rp27.000 triliun dalam 10 tahun masa kepemimpinan saya.
Belajar dari Dubai, Qatar, dan Jepang
Sebagai orang yang cukup banyak menghitung proyeksi bisnis, saya melihat setiap kota "buatan" seperti Dubai dan Qatar bisa menjadi mesin uang bagi peradaban sebuah bangsa. Apalagi kota yang memang sudah memiliki sejarah.
Indonesia sendiri memiliki banyak kota yang berpotensi menjadi pusat kebudayaan, seperti di Jepang. Wisatawan yang pertama kali ke Jepang mungkin hanya mengunjungi Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Tetapi Jepang saat ini juga memiliki kota-kota kecil dengan kuliner khas yang mampu menarik kunjungan setidaknya untuk one-day trip. Di kota-kota yang lebih maju, sudah tersedia tempat tinggal yang memadai — mulai dari bangunan tua yang dikonversi menjadi hotel, apartemen warga yang melayani wisatawan, hingga vila baru yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pariwisata daerah tersebut.
Program saya ini adalah pemicu dari pemerintah pusat untuk memajukan budaya masing-masing daerah agar bisa maju dan mandiri.
Tentu ada pertanyaan: mulai dari mana? Dananya dari mana? Siapa pelakunya, dan bagaimana perputaran dananya? Khayalan ini bukan sekadar omong kosong tanpa dasar pemikiran. Ia hanya membutuhkan sosok kuat yang bisa mengeksekusi di lapangan, agar arahan pemerintah pusat sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sosok yang kita dambakan itu mungkin memang khayalan — tapi prinsip, wacana, dan pemikirannya bukan khayalan, melainkan kumpulan konsep matang yang pernah dieksekusi sebelumnya dan relatif berhasil.
Kota-kota dalam batch pertama yang akan saya garap adalah Madiun, Solo, Banyuwangi, Probolinggo, dan Gianyar— dengan konsep yang didasari oleh masyarakat yang baik dan berkesinambungan, didukung oleh perhitungan yang sederhana namun tidak asal-asalan.
Menghitung Dampak, Bukan Sekadar Membangun
Setiap kota yang saya bangun akan langsung berdampak setelah tahun ketiga, ketika seluruh infrastrukturnya selesai. Contohnya Bandara Kertajati dan Bandara YIA — sampai saat ini pemerintah kesulitan menghitung BEP dan dampak ekonomisnya apabila nilai investasi dipaksa dihitung dengan pendekatan yang tidak berorientasi pada keuntungan.
Sebagai orang dengan latar belakang teknokrat, insinyur, dan keuangan yang ingin memberi dampak sosial tinggi, saya tidak mau menggelontorkan dana tanpa kejelasan BEP. Karena itu, setiap kota yang saya bangun harus memiliki dana operasional yang cukup sampai benar-benar bisa mendatangkan pariwisata dan mengembalikan investasi yang telah digelontorkan pemerintah.
Studi Kasus: Merauke
Ambil satu titik koordinat di ujung selatan Papua: Merauke, yang memiliki garis pantai selatan sangat panjang. Daerah ini akan saya bangun menjadi kawasan super yang bukan hanya berbasis sawit dan pertanian seperti yang dilakukan pemerintah selama ini.
Sebelum memetakan infrastruktur yang diperlukan, saya akan mengecek dulu kebutuhan pariwisata seperti apa yang membuat sebuah kawasan bisa dikenal dan didatangi masyarakat dunia — kawasan super modern yang dilengkapi puluhan resor mewah, kasino, rumah sakit, tempat konser VVIP, bandara internasional kelas dunia, pelabuhan logistik, dan kapal pesiar.
Kawasan ini, selain sudah dibangun sebagai perpanjangan logistik pertanian, kawasan pariwisatanya juga akan saya bangun. Dengan investasi kurang lebih Rp4.000 triliun, pada tahun ketiga infrastruktur ini selesai, saya sudah mendapatkan wisatawan perdana. Saya memperlakukan proyek ini layaknya proyek kawasan hotel atau theme parklengkap dengan kasino dan hotelnya.
Pada tahun proyek itu selesai, saya akan memproyeksikan berapa penerbangan yang akan mendarat, berapa wisatawan leisure yang akan menikmati water sports, berapa yang berlibur bersama keluarga, dan berapa yang datang khusus untuk bermain di kasino seperti di Las Vegas atau Makau. Dari angka-angka tersebut, statistiknya akan langsung dikonversi menjadi uang — terlihat pada pendapatan daerah, peningkatan konsumsi, dan pertumbuhan kredit di kawasan tersebut.
Dari Rp4.000 triliun yang diinvestasikan, dalam 6 tahun harus sudah BEP. Uangnya kembali ke negara dalam bentuk penerimaan pajak, pendapatan BUMN dan BUMD kawasan, serta pendapatan negara bukan pajak seperti dari kendaraan dan lainnya.
Apakah bisa? Pasti bisa. Dengan alam Indonesia yang begitu indah, spot-spot mahal tersebut akan saya "eksploitasi" habis-habisan menjadi sumber pendapatan pariwisata. Bali yang dibiarkan tumbuh secara organik memerlukan 30 tahun untuk menjadi seperti sekarang, sejak dibesarkan oleh Presiden Soekarno. Dengan percepatan pembangunan, ketelitian investasi, perhitungan yang matang, pelaku-pelaku kreatif, dan kecanduan pada efisiensi lewat AI yang mempermudah pekerjaan, perkembangan itu bisa dipersingkat menjadi kurang dari 10 tahun.
Bagian IV — Menghubungkan Kepulauan Indonesia
Membangun negara kepulauan tentu tidak semudah membangun negara dengan daratan luas seperti Cina atau Amerika Serikat. Indonesia secara umum termasuk benua Asia, hanya sedikit ke arah tenggara — disebut ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tetap yang paling istimewa: paling besar, paling banyak penduduknya, dan paling tersebar dalam bentangan kepulauan dari barat ke timur.
Karena itu, sebagai pemegang komando tertinggi negeri ini, saya akan membangun jaringan antarpulau secara serius, sehingga pada saatnya produk-produk dari tingkat desa yang membutuhkan rantai pasok, infrastrukturnya sudah siap.
Pertama, jembatan-jembatan penghubung antarpulau akan saya bangun secara masif: Sumatra – Jawa – Bali – Lombok – NTB – NTT, sehingga Banda Aceh akan terhubung jalan tol gratis sampai Timor Leste. Sumatra sendiri akan dibangun dengan dua jalur (barat dan timur), begitu pula Jawa (utara dan selatan).
Bursa Komoditas Laut sebagai Sumber Pendanaan
Skema pendanaan proyek ini saya buat sederhana — tentu bukan dengan menunggu APBN, apalagi memakai utang negara. Pendanaannya akan saya ambil dari pendirian pasar komoditas laut.
Komoditas laut Indonesia yang melimpah masih belum diatur serumit tambang. Mengambil ikan dinilai tidak seberat mengambil nikel atau batu bara dari sudut pandang lingkungan. Sebelum regulasi sumber daya laut Indonesia saya tata ulang, saya akan mengadakan kapal penangkap ikan khusus dengan teknologi terbaik dan termutakhir. Setiap nelayan akan diwajibkan menggunakan kapal khusus ini agar produksi hasil tangkapan laut Indonesia dapat dipantau.
Dari situ, saya akan mendapatkan proyeksi penjualan ikan per hari, sekaligus menghubungi importir ikan di seluruh dunia agar bisa menikmati protein terbaik dari Indonesia. Dengan proyeksi pendapatan tersebut dikalikan 20 tahun, saya akan melelang nilai ikan itu secara terbuka untuk mendanai infrastruktur secara masif dan efisien.
Tentu saja, selain mengizinkan penangkapan ikan, saya juga akan melestarikan bibit-bibit ikan baru agar perputaran rantai makanan di laut Indonesia tetap terjaga. Terumbu karang dan ekosistem laut akan sangat dijaga agar tidak pernah terputus dan terus memproduksi ikan-ikan terbaik.
Setelah ekspor ikan stabil, saya akan membangun pasar modal khusus komoditas ikan, sehingga harga ikan dunia memiliki acuan transaksi yang live di pasar. Setiap obligasi atau surat utang yang dikaitkan dengan komoditas ikan tertentu akan bergerak sesuai permintaan dan penawaran hari itu — bila cuaca buruk dan pasokan terganggu, harga akan melambung; begitu pula sebaliknya.
Pasar modal ikan ini akan menjadi pelopor bagi bursa komoditas lainnya, sehingga tidak ada lagi cerita utang negara untuk mendanai infrastruktur — apalagi utang untuk membayar utang, apalagi utang untuk membayar bunga utang.
(bersambung)